Badan Permusyawaratan Desa merupakan kedudukan sebagai pelaksana pengawasan program kerja kepala desa. Fungsi dari BPD adalah sebagai bidang pengawasan pemerintahan desa dan menampung segala aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa. a). Mengayomi adat istiadat b). Membuat peraturan Desa. c). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan d). Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dan masa jabatan BPD terdiri dari 6 tahun masa bakti, dapat diangkat dan diusulkan. BPD dalam menjalalankan fungsinya dalam perencanaan pembangunan Desa sangat penting, Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan di desa pendem sudah berjalan sesuai dengan musyawarah yang didukung dengan komunikasih yang baik. Setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan didesa selalu di komunikasikan dengan baik bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk kemajuan desa.