Dengan dasar Surat Edaran Kemendagri No. 500.32438SJ dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, Kebijakan Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mendorong ekonomi lokal melalui kolaborasi dan menargetkan 80.000 unit koperasi nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Di Kelurahan Pandanwangi, yang memiliki luas 358,6 ha dan populasi 35.148 orang, dengan 14 RW/139 RT, implementasi penanganan seperti sosialisasi yang rendah, jumlah tenaga kerja yang terbatas, dan jumlah dana yang terbatas, membuat rumusan masalah terfokus pada proses penanganan dan faktor pendukung-penghambat. Empat komponen digariskan dalam teori Edwards III: komunikasi (definisi komunikasi kebijakan), sumber daya (sumber daya manusia, dana, fasilitas), disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (organisasi yang diatur). Selain itu, dokumen tersebut membahas pemerintahan daerah (UU No. 23/2014), kebijakan publik, dan definisi koperasi sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan (UU No. 25/1992). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer (wawancara, observasi; dokumentasi) dan sekunder. Untuk memastikan keabsahan, data dianalisis melalui triangulasi, reduksi, dan display. Implementasi dilakukan melalui sosialisasi internal (1-2 kali), pembentukan pengurus (ketua, sekretaris, bendahara, pengawas), dan meminjam dari pemerintah kota dan iuran pengurus. Faktor pendukung adalah dorongan masyarakat dan lokasi strategis. Faktor penghambat adalah regulasi yang belum jelas, sosialisasi yang terbatas, dan dana yang kurang memadai. Implementasinya cukup baik, tetapi belum optimal karena faktor penghambat.