Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tentang Program Pendaftaran Penduduk Melaui E-pakladi, Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya administrasi kependudukan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, perencanaan pembangunan daerah, serta pengambilan kebijakan strategis. Dalam kondisi transisi pemerintahan daerah akibat kekosongan kepala daerah definitif, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan program pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Salah satu program strategis yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah program e-PAKLADI (Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi). Program ini merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta pemerataan akses layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui e-PAKLADI, masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Identitas Anak tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, sehingga mampu mengurangi hambatan geografis, biaya, dan waktu pelayanan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program e-PAKLADI dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-PAKLADI di Kabupaten Pasuruan telah berjalan cukup efektif dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini didukung oleh komitmen pimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan, serta dukungan regulasi dan kebijakan perencanaan strategis daerah.